Tugas dan Fungsi

Tugas

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

  1. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi pada skala kota;
  2. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi kota;
  3. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  4. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota;
  5. perencanaan keserasian pengembangan perkotaan;
  6. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
  7. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi skala kota;
  8. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah skala kota;
  9. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
  10. pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
  11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang ekonomi skala kota;
  12. penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang ekonomi skala kecamatan;
  13. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan bidang ekonomi;
  14. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
  15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan bidang ekonomi skala kota;
  16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang ekonomi skala kota;
  17. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan bidang ekonomi skala kota;
  18. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar bidang ekonomi skala kota;
  19. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus bidang ekonomi skala kota;
  20. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
  21. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
  22. penyelenggaraan statistik sektoral bidang ekonomi skala kota;
  23. pengembangan jejaring statistik khusus bidang ekonomi skala kota;
  24. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota bidang ekonomi (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
  25. penyusunan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) bidang ekonomi;
  26. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota bidang ekonomi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
  27. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan) bidang ekonomi;
  28. penelitian dan pengembangan;
  29. perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah;
  30. penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas kota;
  31. koordinasi pengembangan kapasitas kota;
  32. perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kota;
  33. pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota bidang ekonomi.