Frequently Asked Questions

  1. Apa yang dimaksud dengan Musrenbang?

    Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah (definisi sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah).
    Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah pihak-pihak pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.


  2. Bagaimana caranya bisa mengikuti kegiatan Musrenbang?

    Setiap usulan warga di RT yang bersangkutan dapat disampaikan melalui RT masing- masing.
    Setiap usulan dari setiap RT ditampung untuk didiskusikan dan dipertimbangkan oleh RW untuk kemudian diajukan ke tingkat kelurahan, demikian dengan kecamatan dan kota.
    Saat ini kota Surabaya memiliki aplikasi e-Musrenbang untuk mempermudah sistem musrenbang dan dapat diakses melalui www.musrenbang.surabaya.go.id.


  3. Apa saja yang bisa diusulkan pada saat Musrenbang?

    Bentuk usulan pembangunan yang umumnya diajukan antara lain pekerjaan jalan paving, pekerjaan saluran, perbaikan jalan rusak (mis. overlay), pengadaan gerobak sampah, pelatihan dsb.
    Bentuk usulan pembangunan yang bisa diusulkan dapat dilihat di www.musrenbang.surabaya.go.id dengan

    1. Masuk ke tahun usulan yang ingin diketahui
    2. Klik "Kamus Usulan" untuk melihat usulan apa saja yang bisa diajukan melalui Musrenbang


  4. Apa perbedaan antara RPJPD, RPJMD dan RKPD?

    Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
    Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
    Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.


  5. Apa yang dimaksud dengan KUA-PPAS?

    Kebijakan umum APBD ( KUA ) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan plafon anggaran sementara ( PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) - SKPD sebelum disepakati dengan DPRD