Tugas dan Fungsi

Tugas

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan pada skala kota;
  2. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan kota;
  3. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
  4. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota ;
  5. perencanaan keserasian pengembangan perkotaan;
  6. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
  7. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
  8. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pengembangan daerah skala kota;
  9. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
  10. pelaksanaan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
  11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
  12. penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kecamatan;
  13. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
  14. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
  15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
  16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
  17. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan skala kota;
  18. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
  19. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
  20. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
  21. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
  22. penyelenggaraan statistik sektoral bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
  23. pengembangan jejaring statistik khusus bidang sosial dan kesejahteraan rakyat skala kota;
  24. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
  25. penyusunan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
  26. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi;
  27. perumusan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) kota tentang perumahan swadaya (pembangunan baru, Pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan) bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
  28. penelitian dan pengembangan;
  29. penyusunan rencana tindak peningkatan kapasitas kota;
  30. perencanaan, penganggaran, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kota;
  31. pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Walikota bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan.